Yayasan Sikola Mombine melalui dukungan The Asia Foundation dan Pemerintah Kabupaten Poso menggelar pelatihan tata kelola perhutanan sosial yang responsif gender di Kecamatan Poso Pesisir Selatan pada 8-9 Agustus 2024. Balai Desa Tangkura di Kabupaten Poso menjadi saksi pelaksanaan pelatihan tata kelola perhutanan sosial yang responsif gender dan inklusi tersebut.
Kegiatan ini digelar dengan maksud untuk memperkuat pemahaman kelompok perempuan, generasi muda, serta pemerintah desa dalam memahami mekanisme perencanaan dan penganggaran di tingkat desa. Peserta diharapkan dapat mempraktikkan analisis anggaran yang responsif gender, yang mampu mendukung pengelolaan perhutanan sosial yang berkelanjutan di desa mereka. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk mengikat komitmen pemerintah desa dalam mengalokasikan anggaran untuk pengelolaan perhutanan sosial yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
Peserta kegiatan ini berasal dari dua desa yakni desa Tangkura dan desa Patangolembah yang terdiri dari kepala desa, sekretaris desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bagian Kaur Perencanaan, perwakilan LPHD Mosintuvu Tangkura dan LPHD Maragi Mbana Pantangolemba, serta para pendamping desa dari Kecamatan Poso Pesisir Selatan. Total keseluruhan peserta berjumlah 25 orang.
Pelatihan ini dibuka oleh Sekretaris Kecamatan Poso Pesisir Selatan, Ilham Yunus. Mewakili Camat Poso Pesisir Selatan, dalam sambutannya beliau menyampaikan apresiasi kepada Yayasan Sikola Mombine yang telah melaksanakan pelatihan ini.
“Diharapkan Pemerintah Desa bisa berkolaborasi dengan baik, melihat ini sebagai program yang baik khususnya untuk pembangunan desa,” ujarnya.
Ia juga mendorong para peserta untuk memanfaatkan pelatihan ini guna memperkaya pengetahuan terkait perencanaan dan penganggaran yang responsif gender.
Materi pelatihan disampaikan oleh berbagai narasumber ahli, di antaranya Yopi Hari, Direktur YPAL, yang memberikan paparan mengenai perhutanan sosial. Sekretaris Dinas PMD, Ridwan Bempa, S.Sos., M.Si, memaparkan mengenai strategi membangun desa serta staf internal Yayasan Sikola Mombine Nur Safitri Lasibani dan Rahmadani turut memberikan materi terkait alur perencanaan dan penganggaran dana desa.
Ridwan Bempa dalam presentasinya menyampaikan informasi penting bahwa masa kerja kepala desa saat ini akan diperpanjang selama dua tahun. Hal ini memberikan peluang bagi aparatur desa untuk terus mendorong pengalokasian anggaran untuk perhutanan sosial melalui Dana Desa, terutama dengan pendampingan dari Yayasan Sikola Mombine.
Sementara itu pada hari berikutnya, peserta diajak untuk menganalisis APBDes masing-masing. Mereka diminta untuk mengevaluasi berapa persen alokasi anggaran untuk program perlindungan dan pemberdayaan perempuan, anak, serta lingkungan hidup. Setiap desa kemudian memaparkan rencana perencanaan desa hingga tahun 2025 dan memberikan tanggapan terhadap presentasi desa lain.
Nur Safitri Lasibani, Direktur Yayasan Sikola Mombine, yang mengisi sesi ini menekankan pentingnya memahami dan menganalisis alur perencanaan dan penganggaran yang responsif gender di desa. Hal ini, menurutnya, adalah langkah penting menuju pengelolaan perhutanan sosial yang inklusif.
Pada akhir kegiatan, para peserta diminta untuk menyusun komitmen yang memuat perencanaan terkait program-program yang akan dimasukkan dalam APBDes pada tahun 2025, seperti sosialisasi perhutanan sosial, pembentukan dan pengembangan usaha KUPS, perluasan akses pasar, serta pelatihan peningkatan kapasitas LPHD yang merupakan usulan dari masing-masing desa sendiri.
Galuh, pendamping lapangan dari Yayasan Sikola Mombine, menyatakan harapannya agar kegiatan ini dapat menciptakan kolaborasi yang kuat antara pemerintah desa dan berbagai pemangku kepentingan.
“Kolaborasi yang baik ini diharapkan mampu memperkuat pengelolaan hutan di desa, dengan dukungan jaringan kemitraan yang kuat serta alokasi anggaran yang memadai,” ujarnya.
Kegiatan ini menjadi langkah konkret dalam mendukung pembangunan desa yang lebih inklusif, responsif gender, serta berkelanjutan, dengan fokus pada pengelolaan perhutanan sosial yang kuat dan terencana dengan baik.
[End]
Penulis: Satrio Amrullah | Editor: Satrio Amrullah
