Tojo Una-Una, 19 Mei 2025 — Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial (Pokja PPS) Kabupaten Tojo Una-Una menggelar pertemuan koordinatif bersama Bupati Tojo Una-Una, di Kantor Bupati pada Senin, 19 Mei 2025. Pertemuan ini menjadi langkah awal membangun komunikasi strategis dan mendapatkan dukungan politik terhadap keberlanjutan program Perhutanan Sosial (PS) pasca pelantikan kepala daerah terpilih.
Hadir dalam pertemuan ini perwakilan dari Yayasan Sikola Mombine, Sekretaris Bappeda Touna beserta tim, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan tim, Staf Ahli Bupati, serta Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Sivia Patuju.
Koordinasi ini dilakukan dalam rangka menyampaikan hasil Workshop Penyusunan Roadmap Perhutanan Sosial 2025–2027 yang telah dilaksanakan pada 13 Maret 2025. Dalam kesempatan tersebut, Pokja PPS menyerahkan langsung draf roadmap kepada Bupati dan memaparkan perkembangan implementasi perhutanan sosial sejak September 2024.
Bupati Tojo Una-Una, Ilham Lawidu, menyampaikan komitmennya untuk mendukung penuh inisiatif pemberdayaan masyarakat melalui skema perhutanan sosial. Ia menegaskan bahwa sektor kehutanan dapat menjadi solusi konkret dalam mengatasi kemiskinan di Tojo Una-Una.
“Kami mendukung seluruh kegiatan pemberdayaan kepada masyarakat yang dilakukan oleh berbagai pihak, namun penting untuk tetap terkoneksi dengan pemerintah daerah. Sebab TOUNA masih menjadi wilayah dengan angka kemiskinan yang tinggi di Sulawesi Tengah. Harapannya, perhutanan sosial bisa menjadi solusi bersama, khususnya di sektor kehutanan,” ujar Bupati.
Dalam pemaparannya, Kepala KPH SIVIA PATUJU, Ir. Ceceng Suhana, S.Hut.T., MM., IPM, menyoroti tantangan dalam implementasi PS yang belum optimal, meskipun hingga tahun 2025 telah terbit 24 izin pengelolaan yang mencakup sekitar 15.810 hektar di 21 desa/kelurahan dari empat kecamatan.
“Kelompok kerja memberikan masukan terkait pentingnya optimalisasi pengelolaan kawasan PS pasca terbitnya izin. Penguatan kelembagaan, pembentukan kawasan terintegrasi, hingga memanfaatkan Dana Desa menjadi poin penting,” jelas Ceceng Suhana.
Ia menambahkan bahwa beberapa wilayah PS yang memiliki potensi hasil hutan kayu perlu mendapatkan inovasi terobosan dalam pengelolaannya. Di sisi lain, konflik tenurial yang masih terjadi juga dapat diatasi melalui skema perhutanan sosial dengan mendorong pembentukan kelompok tani hutan dan fasilitasi kelembagaan.
Pertemuan ini menghasilkan kesepakatan penting untuk mengembangkan Integrated Area Development (IAD) Perhutanan Sosial di Kabupaten Poso sebagai pilot project kolaboratif antara BAPPEDA, KPH Sivia Patuju, dan Sikola Mombine. IAD ini diharapkan menjadi model pengelolaan terpadu yang menggabungkan aspek konservasi, ekonomi, dan partisipasi masyarakat secara berkeadilan, termasuk kelompok rentan seperti perempuan.
Pokja PPS berharap, langkah ini dapat memperkuat sinergi lintas sektor dan mempercepat realisasi tata kelola hutan yang partisipatif, inklusif, dan berkelanjutan. Dukungan dari pemerintah, LSM, akademisi, dan praktisi dinilai menjadi kunci utama keberhasilan skema Perhutanan Sosial yang telah memiliki legalitas namun masih menghadapi berbagai tantangan di lapangan.
[End]
Penulis: Satrio Amrullah | Editor: Satrio Amrullah
