Palu, Sulawesi Tengah – Lapangan Vatulemo, Kota Palu, menjadi saksi semangat solidaritas dan kolaborasi pada Jumat, 8 Desember 2024, dalam peringatan 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan (16 HAKTP). Acara ini diselenggarakan oleh “Koalisi Perempuan Bersatu,” yang terdiri atas Yayasan Sikola Mombine, Libu Perempuan, KPI, SKP-HAM, dan berbagai organisasi lainnya.
Peringatan ini tidak hanya menjadi momen refleksi, tetapi juga menghadirkan langkah nyata untuk mendorong kesadaran dan aksi bersama dalam melindungi hak-hak perempuan. Rangkaian kegiatan mencakup Penandatanganan Deklarasi Stop Kekerasan terhadap Perempuan, konsultasi hukum gratis, dan permainan edukatif SPAK (Saya Perempuan Anti Korupsi), yang mengundang partisipasi aktif masyarakat.
Istri Wali Kota Palu sekaligus Ketua PKK Kota Palu, Diah Puspita, turut hadir dan memberikan pesan inspiratif.
“Saya mengajak semua perempuan di Indonesia untuk senantiasa melindungi diri dan berani melapor jika mengalami kekerasan. Kita, sebagai perempuan, harus saling menguatkan. Jika ada perempuan yang mengalami kekerasan, kita harus menjadi pelindung dan pendukungnya. Mari bersama-sama kita hentikan kekerasan terhadap perempuan,” tegasnya.
Direktur Program Yayasan Sikola Mombine, Fira Tiyasning, menambahkan pentingnya kampanye ini sebagai bagian dari upaya jangka panjang.
“Peringatan 16 HAKTP ini bukan hanya seremoni, melainkan langkah awal untuk membangun kesadaran kolektif bahwa kekerasan terhadap perempuan adalah tanggung jawab kita semua. Melalui kolaborasi lintas organisasi, kami ingin memastikan bahwa perempuan di Palu, dan di seluruh Indonesia, merasa aman, didengar, dan didukung,” ujarnya.
Rangkaian kegiatan ini dihadiri ratusan warga, termasuk kelompok perempuan, mahasiswa, aktivis, dan masyarakat umum yang menyuarakan dukungan mereka terhadap gerakan penghentian kekerasan terhadap perempuan. Deklarasi yang ditandatangani bersama menjadi simbol komitmen masyarakat Kota Palu untuk menciptakan lingkungan yang aman dan ramah bagi perempuan.
Dengan semangat kolaborasi yang kuat, peringatan ini diharapkan menjadi momentum untuk mendorong kebijakan yang lebih inklusif, memperkuat layanan perlindungan perempuan, dan meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa kekerasan terhadap perempuan adalah pelanggaran hak asasi manusia yang harus dihentikan.
[End]
Penulis: Satrio Amrullah | Editor: Satrio Amrullah
