Kertas Kebijakan: Strategi Implementasi Sosial Solidaritas Ekonomi untuk Mewujudkan Palu Sebagai Kota Inklusi Bagi Perempuan dan Penyandang Disabilitas
Tim Penulis:
Yayasan Sikola Mombine
Diterbitkan oleh:
Yayasan Sikola Mombine, KOPERNIK, Sasakawa Peace Foundation
Tahun Terbit:
2025
***
Ringkasan Eksekutif:
Gempa dan tsunami yang melanda Palu pada tahun 2018 menyebabkan kerusakan besar, tidak hanya pada infrastruktur fisik tetapi juga pada kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Upaya pemulihan pasca bencana sejauh ini masih berfokus pada rekonstruksi fisik, sementara aspek pemberdayaan ekonomi, terutama bagi kelompok rentan seperti perempuan dan penyandang disabilitas, masih belum menjadi prioritas utama. Tanpa intervensi yang tepat, kelompok ini berisiko semakin terpinggirkan dalam proses pemulihan kota.
Perempuan dan penyandang disabilitas menghadapi berbagai hambatan dalam memperoleh akses terhadap pekerjaan, modal usaha, dan program pemulihan ekonomi. Kurangnya strategi yang secara khusus mengakomodasi kebutuhan mereka menyebabkan ketimpangan dalam pemulihan sosial dan ekonomi. Jika tidak ditangani, kondisi ini dapat memperburuk kemiskinan dan meningkatkan ketidaksetaraan di wilayah yang sudah terdampak bencana.
Pemerintah dan pemangku kepentingan perlu mengadopsi konsep Social Solidarity Economy (SSE) dalam kebijakan pemulihan pasca bencana di Palu. SSE menekankan penguatan ekonomi berbasis komunitas, seperti koperasi dan usaha sosial, yang memberikan peluang bagi kelompok rentan untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi. Dengan mengintegrasikan SSE, pemulihan kota dapat menjadi lebih inklusif, berkelanjutan, dan mampu menciptakan ketahanan ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama mereka yang paling terdampak.
