Selasa (23/7) Pemerintah Kabupaten Poso dengan dukungan Yayasan Sikola Mombine melalui program Setapak IV melakukan rapat pembentukan kelompok kerja Perhutanan Sosial Kabupaten Poso. Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya mengenai pentingnya upaya kolaborasi dalam menjalankan perhutanan sosial di tataran pemerintah daerah, NGO dan swasta.
Inisiatif pembentukan Pokja Perhutanan Sosial ini dipandang strategis bagi Kabupaten Poso mengingat saat ini sudah terdapat 21 izin Perhutanan Sosial dan 17.121 hektar. Banyaknya izin serta luasnya lahan PS menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah, KPH Sintuwu Maroso dan NGO yang sudah mendampingi proses pengusulan izin tersebut.
“Sebanyak 70% desa-desa di Kabupaten Poso ini berada dalam kawasan hutan. Maka dengan adanya Pokja PS ini harapannya dapat mendesain sebuah model pengembangan usaha dan kelembangan untuk masyarakat kabupaten Poso dan dapat dilihat sebagai program strategis pembangunan kabupaten Poso kedepan.”
Ungkap Wulan, Program Manajer Yayasan Sikola Mombine
Dalam pertemuan ini hadir dari pemerintah daerah Kabupaten Poso yakni Bapelitbangda, Dinas Pertanian, DISPERINDAG, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, YPAL dan KPH Sintuwu Maroso. Kegiatan tersebut dibuka oleh Kepala Bapelitbangda Kabupaten Poso.
Dalam Sambutannya kepala Bapetlitbangda menyampaikan bahwa Pokja perhutanan sosial ini akan menjadi alternatif upaya pelesarian lingkungan dan pelestarian hutan yang ada di Kabupaten Poso. Kabupaten Poso bukan hanya didorong sebagai kabupaten dengan perkembangan pariwisata yang moderen kedepan yang punya manfaat untuk pengembangan ekonomi masyarakat dan peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat, melainkan juga sebagai salah satu upaya pelestarian lingkungan dan secara khusus pelestarian kawasan hutan.
Jadi pemerintah Kabupaten Poso secara sadar menyadari bahwa Kabupaten Poso dapat menjadi penyangga, paru-paru bagi provinsi Sulteng. Hutannya masih murni, belum banyak tambang. Harapannya cukup kabupaten lain yang mengalami deforestasi, tetapi Kabupaten Poso hutannya harus tetap terjaga.
Ungkap kepala Bappelitbangda Kabupaten Poso
Stuktur pokja hasil pertemuan ini diketuai oleh pemerintah daerah, Rudi Rompas yang menjabat sebagai Asisten III Bupati Poso. Kemudian Wakil ketua Pokja ialah Kepala KPH Sintuwu Maroso, Sekretaris Pokja dari Yayasan Sikola Mombine dan YPAL, serta Bendahara Pokja berasal dari BKAD Kabupaten Poso.
Selanjutnya akan dirumuskan pengusulan SK Pokja Perhutanan Sosial dan Penyusunan Roadmap kerja. Dengan terbentuknya Pokja PS ini mereka berharap program perhutanan sosial bukan hanya menjadi urusannya KPH melainkan juga urusan bersama antar stakeholder pemerintah daerah kabupaten Poso.
[End]
Penulis: Satrio Amrullah | Editor: Satrio Amrullah
