LIKEIN, PALU – Pemerintah Kabupaten Donggala, bekerja sama dengan Yayasan Sikola Mombine, sedang mempersiapkan penerapan skema alokasi anggaran berbasis ekologis untuk memperkuat pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup.
Langkah awal penerapan skema tersebut dimulai dengan lokakarya yang diadakan di salah satu hotel Kota Palu, pada Kamis (31/10/2024) siang. Kegiatan ini dihadiri oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dan perwakilan dari 13 kecamatan yang ada di Kabupaten Donggala.
Sebelumnya, telah dibentuk Kelompok Kerja (Pokja) untuk membahas Transfer Anggaran Kabupaten berbasis Ekologis (TAKE). Tugas Pokja ini adalah menyusun dan mendiskusikan konsep penerapan TAKE melalui Kebijakan Alokasi Dana Desa pada tahun 2025.
Dalam hal ini, TAKE dapat menjadi strategi pembangunan berkelanjutan di Donggala. Pun sesuai juga dengan Peraturan Bupati (Perbup) Donggala Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembangunan Desa Berkelanjutan.
“Apalagi, dalam RPJPD 2025-2045, Donggala juga memang fokus terhadap ketangguhan bencana, perubahan iklim, dan pembangunan berkelanjutan,” ungkap Program Manager SETAPAK 4 Sikola Mombine, Rahma Dani Dewi, setelah lokakarya berakhir pada Kamis (31/10/2024).
Lebih lanjut, Dani menekankan pentingnya peran pemerintah dalam menyeimbangkan industrialisasi yang berjalan selaras dengan upaya penyelamatan lingkungan.
Sekadar informasi, sejalan dengan kebijakan pengelolaan keuangan daerah, skema pendanaan ini telah diadopsi oleh beberapa pemerintah daerah di Sulawesi Tengah, termasuk Kabupaten Toli-Toli, Kabupaten Sigi, dan Kota Palu.
Pada lokakarya ini juga disosialisasikan draf peraturan bupati mengenai alokasi dana desa dan mekanisme penilaiannya oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Donggala sebagai salah satu instrumen program TAKE di daerah ini.
Diharapkan lokakarya ini dapat menghasilkan penyusunan dan pengusulan anggaran serta menyelaraskan indikator pelaksanaan skema pendanaan berbasis ekologi di antara para pemangku kepentingan yang terlibat.
Sumber: LikeIn
