Palu, 31 Oktober 2024 – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Donggala, bekerja sama dengan Yayasan Sikola Mombine, menyelenggarakan lokakarya multipihak bertajuk “Pengenalan Skema Transfer Fiskal Berbasis Ekologis Kabupaten Donggala” di Sriti Convention Hall, Palu. Lokakarya ini menjadi langkah penting dalam mendorong penerapan skema Transfer Anggaran Kabupaten Berbasis Ekologi (TAKE) untuk memperkuat pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup di Donggala.
Dengan luas hutan mencapai lebih dari 2.627 meter persegi yang meliputi hutan lindung dan produksi, Donggala menjadi daerah penyangga pangan Ibu Kota Nusantara. Namun, masifnya industri ekstraktif yang mengancam keanekaragaman hayati menjadi perhatian serius. Oleh karena itu, Pemkab Donggala diharapkan mengadopsi skema TAKE sebagai upaya perlindungan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat.
Direktur Pendidikan dan Pemberdayaan Yayasan Sikola Mombine, Wulan Trisya Lembonunu, menyatakan bahwa penerapan TAKE di Donggala adalah langkah awal yang penting. Sebelumnya, skema ini telah dijalankan di Kota Palu dan Kabupaten Tolitoli. Wulan mengapresiasi respons positif Pemkab Donggala sejak awal 2024 yang membentuk Kelompok Kerja (Pokja) untuk merumuskan konsep penerapan TAKE melalui kebijakan alokasi dana desa pada tahun 2025.
TAKE menawarkan insentif kepada desa yang berhasil mengelola lingkungan hidup secara berkelanjutan. Menurut Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemkab Donggala, Muhammad Yusuf Lamakampali, TAKE dapat menjadi solusi dalam menghadapi kerusakan keanekaragaman hayati yang semakin nyata akibat perubahan iklim. Ia berharap skema ini akan mendukung perencanaan pembangunan desa berbasis ekologi pada tahun mendatang.
Afit Lamakarate, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sigi yang turut hadir sebagai pembicara, menekankan pentingnya membatasi eksploitasi sumber daya alam agar daya dukung lingkungan tetap terjaga. Ia menyatakan bahwa pengelolaan sumber daya berbasis pertumbuhan ekonomi yang eksploitatif akan memiliki batas yang mengancam keseimbangan lingkungan.
Workshop ini juga menyoroti kolaborasi berbagai pihak, termasuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Donggala, masyarakat sipil, dan pemerintah kecamatan. Keberhasilan skema TAKE di beberapa daerah lain telah membuktikan manfaatnya dalam menjaga lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Melalui kolaborasi ini, Pemkab Donggala dan Yayasan Sikola Mombine berharap komitmen terhadap perlindungan lingkungan dapat semakin kuat dan menjadi dasar pembangunan berkelanjutan di masa depan.
[End]
Penulis: Satrio Amrullah | Editor: Satrio Amrullah
