Indonesia adalah negeri yang berdiri di atas sabuk api dunia—“Ring of Fire”—yang menjadikannya rawan terhadap berbagai jenis bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung api, tsunami, dan banjir. Ironisnya, kelompok paling terdampak dari bencana ini adalah mereka yang justru memiliki kontribusi besar dalam menjaga kehidupan sehari-hari: perempuan.
Namun, dalam berbagai narasi kebencanaan, peran perempuan kerap disamarkan hanya sebagai korban, bukan sebagai bagian dari solusi. Fakta lapangan menunjukkan bahwa perempuan memiliki peran yang sangat penting dalam upaya penanggulangan bencana.
Lebih dari enam tahun pascabencana Gempa bumi, Tsunami dan Likuifaksi di Sulawesi Tengah, Yayasan Sikola Mombine menyaksikan bagaimana perempuan berkontibusi aktif dalam membangun resiliensi di tengah masyarakat. Perempuan mengisi banyak tempat dalam seluruh fase manajemen bencana.
Pada tahap pra-bencana, perempuan terlibat dalam penyuluhan, sosialisasi, dan pembersihan lingkungan atau langkah-langkah mitigasi yang sering diabaikan. Dalam masa tanggap darurat, mereka menjadi tulang punggung dapur umum, merawat korban luka, ikut mendistribusi logistik, serta melakukan asesmen awal. Sementara dalam fase pasca-bencana, mereka terlibat dalam trauma healing dan pemulihan psikologis penyintas, sebuah peran yang membutuhkan kepekaan dan ketangguhan luar biasa.
Sayangnya, partisipasi perempuan tidak bebas hambatan. Mereka menghadapi berbagai tantangan mulai dari minimnya fasilitas dasar di lokasi bencana, konflik peran sebagai pencari nafkah atau ibu rumah tangga, hingga faktor budaya seperti kewajiban meminta izin orang tua yang masih menjadi penghalang dalam konteks masyarakat patriarkal.
Secara struktural, keterlibatan perempuan dalam kebijakan pengurangan risiko bencana (PRB) masih jauh dari ideal. Program PRB masih didominasi oleh laki-laki dan pelatihan kebencanaan pun lebih sering menyasar tokoh masyarakat pria. Ini terjadi karena masih kuatnya konstruksi sosial yang mereduksi peran perempuan dalam ranah publik.
Namun sejarah dan realitas menunjukkan bahwa perempuan memiliki kapasitas besar sebagai agen perubahan. Baik dalam ranah domestik maupun publik, mereka memiliki kemampuan dalam pelayanan sosial, manajemen logistik, bahkan dalam menyebarkan informasi melalui jaringan informal yang lebih cepat dan akurat dibanding sistem formal.
Untuk itu, pengarusutamaan gender dalam kebijakan kebencanaan bukan sekadar pilihan moral, tetapi kebutuhan strategis. Kesetaraan peran dalam PRB bukan hanya akan menyelamatkan lebih banyak nyawa, tapi juga memastikan bahwa proses pemulihan dan pembangunan kembali berlangsung secara inklusif dan berkelanjutan.
Hari ini, lebih dari sekadar mengingat korban bencana, kita juga perlu memberi ruang lebih luas bagi perempuan untuk menunjukkan bahwa mereka bukan sekadar penyintas—mereka adalah penyelamat, penggerak, dan penjaga kehidupan.
Selamat Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional 2025!
[End]
Penulis: Satrio Amrullah | Editor: Satrio Amrullah
