Bali, 25 Februari 2025 – Kabupaten Poso, yang dikenal dengan kekayaan alamnya, semakin menunjukkan komitmennya dalam mendukung perhutanan sosial yang berkelanjutan. Komitmen ini ditegaskan oleh Dr. Frits Sam Purnama, S.H., M.AP, Kepala Bapelitbangda Kabupaten Poso, dalam acara The 3rd Partners Coordination Meeting of SETAPAK-4yang diselenggarakan oleh The Asia Foundation di Bali pada tanggal 23-26 Februari 2025.
Dalam sesi talk show yang bertajuk “Pengelolaan Hutan dan Lahan yang Adil dan Berkelanjutan di Indonesia,” Dr. Frits menekankan pentingnya integrasi antara pelestarian hutan dan peningkatan ekonomi masyarakat desa melalui pemanfaatan hasil hutan non-kayu.
“Kabupaten Poso memiliki 71,72% wilayah hutan, dan kami ingin memastikan pemanfaatannya tetap lestari serta menguntungkan masyarakat,” ujarnya.
Dr. Frits memaparkan strategi Pemda Poso dalam pengelolaan hutan yang inklusif dan berkelanjutan. Salah satu langkah penting yang disoroti adalah penyusunan Roadmap Perhutanan Sosial 2025-2029 yang bertujuan untuk memperkuat kapasitas kelompok perhutanan sosial dan memfasilitasi akses pasar bagi produk hutan non-kayu. Roadmap ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam upaya pengelolaan hutan yang tidak hanya memperhatikan aspek lingkungan, tetapi juga kesejahteraan masyarakat setempat.
Diskusi pada sesi tersebut juga menyoroti pentingnya sinergi antara kebijakan pemerintah pusat dan daerah untuk mengatasi tantangan dalam pengelolaan hutan. Dr. Frits berdialog dengan sejumlah akademisi dan perwakilan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), membahas masalah regulasi, pendanaan, serta pentingnya melibatkan perempuan dan generasi muda dalam pengelolaan hutan yang berkelanjutan.
“Perhutanan sosial bukan hanya soal pemanfaatan hutan, tetapi juga tentang pemberdayaan masyarakat, penguatan kapasitas, serta penciptaan peluang ekonomi yang adil bagi seluruh pihak,” tambahnya.
Dalam kesempatan yang sama, Wulan Trisya Lembonunu, Program Officer yang hadir dalam acara tersebut. Selama hampir 2 tahun Yayasan Sikola Mombine telah berkerja mendampingi komunitas masyarakat di Kabupaten Poso dalam mengimplementasikan program Perhutanan Sosial. Wulan turut mengungkapkan pentingnya kolaborasi antara berbagai pihak untuk mendorong implementasi program tersebut.
“SM, bersama dengan YPAL dan KOMIU di Kabupaten Poso, bekerja sama dalam isu perhutanan sosial. Kolaborasi ini disambut baik oleh Pemerintah Daerah sebagai salah satu agenda inovasi, menggandeng organisasi masyarakat sipil (CSO) untuk pengelolaan perhutanan sosial yang dapat memberikan dampak nyata bagi komunitas,” ujarnya.
Wulan menambahkan, bahwa pendampingan KPH Sintuwu Maroso dalam program ini akan memperkuat pengelolaan perhutanan sosial dan menciptakan kesejahteraan yang berkelanjutan bagi masyarakat sekitar.
Dengan strategi dan kolaborasi yang dibangun antara komunitas masyarakat setempat, lembaga swadaya masyarakat dan Pemda Poso diharapkan, upaya ini dapat memberikan inspirasi bagi daerah-daerah lain di Indonesia untuk menerapkan kebijakan yang mendukung kelestarian hutan sambil mendorong kesejahteraan masyarakat.
[End]
Penulis: Satrio Amrullah | Editor: Satrio Amrullah
