Desa Malitu merupakan sebuah desa kecil yang bertempat di kecamatan Pesisir Poso Selatan kabupaten Poso. Desa ini patut berbangga karena desa Malitu menjadi desa model atau desa percontohan program Women for Gender Responsive Budgeting (Women 4GRB) yang diselenggarakan oleh Yayasan Sikola Mombine bersama US Consulate General Surabaya.
Tujuan program ini tidak lain ialah mendorong pengarusutamaan gender ke dalam anggaran pemerintah daerah, terutama dilevel desa. Sehingga output yang diharapkan ialah lahirnya APBDes desa Malitu yang reponsif gender.
“Sejauh ini kita sudah punya UU Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, dimana di dalamnya juga telah mengatur tata cara penggunanaan dana desa. Namun sayang di UU tersebut belum terhighligt dengan jelas bahwa penggunaan dana desa tersebut haruslah responsive gnder. Program ini hadir tidak lain untuk memastikan pelibatan warga, baik itu perempuan, laki-laki, anak dan lansia untuk bersama-sama berpartisipasi dalam mengidentifikasi kegiatan prioritas di desa tersebut sesuai kebutuhan mereka”. Ungkap Fira selaku program manager Women 4GRB.
Untuk mencapai tujuan tersebut maka program ini dirancang untuk dijalankan selama satu tahun penuh, dimulai sejak 15 September 2021 dan akan berakhir pada Oktober tahun ini. Adapun model pendekatan program yang dilakukan ialah transformasi pengetahuan di level desa dan advokasi kesadaran di level kabupaten. Karena itu Yayasan Sikola Mombine bersama US Consulate General Surabaya menyusun rangkaian kegiatan demi mencapai tujuan tersebut. Beberapa kegiatan tersebut diantaranya
- Memfasilitasi pembentukan musrembang inklusi, yaitu musrembang yang melibatkan seluruh komponen masyarakat sebelum pelaksanaan musrembang desa. Musrembang ini diselenggarakan perdusun dan dibuat perkelompok (perempuan, anak, lansia). Dengan adanya musrembang inklusi ini maka setiap kelompok masyarakat punya kesempatan mengusulkan program yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Hasilnya pada musrmbang desa hadir banyak usulan mayarakat.
- Melakukan bimtek tentang tata kelola pemerintahan yang baik untuk aparatur desa. Dalam bimtek ini pemerintah desa dilatih cara membuat legal drafting kebijakan desa, memahami alur penganggaran di desa, mekanisme kelembangaan di level desa dan memahamkan fungsi dan peranan masing-masing lembaga desa.
- Melakukan pelatihan penyusunan anggaran desa yang responsif gender untuk APBDes 2022
- Melakukan studi banding antar desa di kabupaten Poso untuk belajar dan transfer praktik baik
- Melakukan kegiatan Balai Belajar Kampung sebagai penguatan kepada perempuan-perempuan vocal poin di desa
- Membuat talkshow tentang kepemimpinan perempuan di level desa
- Melaksanakan perayaan hari ibu bersama pemerintah kabupaten poso
Menurut Fira selama setahun program ini berjalan ada begitu banyak tantangan yang dihadapi diantaranya pengetahuan masyarakat terkait penyusunan program startegis desa masih rendah, utamanya bagaimana menyusun program responsive gender. Selain itu partisipasi mayarakat yang mengikuti musrembang desa sebelum hadirnya program ini juga masih sangat sedikit. Tantangan lain ialah terdapat peta politik di desa yang terkadang butuh perhatian khusus.
Namun demikian program ini berjalan dengan sukses. Hasil audit independent melaporkan bahwa Program Women4GRB terbukti efektif meningkatkan akses perempuan desa Malitu tentang anggaran responsive gender. Peningkatan akses perempuan desa Malitu tersebut mencapai 64.5%. Selain itu program ini juga terbukti efektif meningkatkan partisipasi perempuan desa Malitu tentang ARG yang nilainya mencapai 65.3%. Artinya desa Malitu sukses bertransformasi menjadi desa responsive gender.
Tidak hanya itu ditataran pemerintah kabupaten Poso, program ini menginspirasi Bupati Poso untuk memberi perhatian lebih terkait ARG di OPD nya. Dalam salah satu sesi talkhsow yang dilakukan bersama Bupati Poso, dr. Verna Gladies Merry Inkiriwang, beliau menyampaikan:
“Saya bupati poso perempuan yang pertama kalau saya tidak memperhatikan masalah perempuan dan anak di poso berarti saya gagal sebagai bupati poso.”
Penyataan beliau diimplementasikan dalam tindakan. Ditahun 2022 anggaran DP3A kabupaten Poso naik drastis dibanding tahun-tahun sebelumnya. Pokja Pengarusutamaan Gender yang terdiri dari beberapa OPD kabupaten Poso juga diaktifkan kembali. Tidak luput Pemda Poso juga meminta Sikola mombine memfasilitasi untuk memberikan memberikan pelatihan terkait PPRG untuk tim perencana di OPD masing-masing Poso.
Bahkan advokasi paling berhasil ditingkat kabupaten ialah Pemda poso bergerak untuk menyiapkan dokumen pengarusutamaan gender Kabupaten Poso demi meraih penghargaan Anugreah Parahita Eka Praya 2022. Penghargaan ini setiap tahun diberikan oleh Kemen PPA bagi daerah yang dinilai berhasil dalam mengimplementasikan PUG dalam pemerintahannya. Hingga tahun 2022 belum terdapat kabupaten/kota yang memperoleh penghargaan tersebut.
Keberhasilan ini tentu buah dari komitmen seluruh pihak. Adanya dukungan dari masyarakat dan pemerintah desa Malitu mengilhami pemerintah daerah untuk bergerak kearah yang sama.
Namun demikian Fira mengingatkan
“Anggaran yang responsive gender adalah strategi dalam menyusun pembangunan yang inklusi bukan mengalokasi anggaran secara khusus untuk gender tertentu.”
Ya kunci Pengarusutaaman Gender ialah bagaimana pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh pihak, oleh seluruh kelompok gender, baik itu laki-laki, perempuan, anak, lansia, dsb. Keberhasilan program Women4GRB ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi desa-desa lainnya se Sulawesi Tengah.
