Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah – Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Banggai Kepulauan, melalui Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga, menggelar Rapat Kelompok Kerja (Pokja) Pengarusutamaan Gender (PUG) Tingkat Kabupaten pada Selasa, 10 Desember 2024. Bertempat di Ruang Rapat Wakil Bupati, kegiatan ini menjadi momentum penting untuk mengevaluasi capaian, tantangan, dan rencana implementasi PUG di wilayah ini.
Rapat ini dihadiri oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Banggai Kepulauan, Edison E. Moligay, S.Sos., M.A.P., yang mewakili Pj. Bupati Banggai Kepulauan, narasumber dari Dinas PPPA Provinsi Sulawesi Tengah, Yayasan Sikola Mombine, serta perwakilan dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Dalam sambutannya, Edison E. Moligay menekankan bahwa pengarusutamaan gender adalah kunci untuk menciptakan pembangunan yang inklusif.
“Kesetaraan gender bukan hanya soal hak perempuan, tetapi juga tentang bagaimana kita menciptakan kebijakan yang adil bagi semua, baik perempuan maupun laki-laki, untuk berkontribusi dalam pembangunan. Dengan kolaborasi yang kuat, kita bisa memastikan bahwa program pembangunan di Banggai Kepulauan benar-benar inklusif dan menjawab kebutuhan semua kelompok masyarakat,” ungkapnya.
Ni Made Anggreiniyati, S.E., M.Si., dari Dinas PPPA Provinsi Sulawesi Tengah, memaparkan pentingnya integrasi gender dalam seluruh tahapan pembangunan.
“Kesetaraan gender memperkuat kemampuan daerah untuk berkembang, mengurangi kemiskinan, dan memerintah secara efektif. Semakin tinggi apresiasi gender dalam pembangunan, semakin besar dampaknya dalam menekan angka kemiskinan,” jelasnya.
Senada dengan itu, Direktur Eksekutif Yayasan Sikola Mombine, Nur Safitri Lasibani, S.I.P., menyoroti perlunya akses yang setara terhadap sumber daya dan pengambilan keputusan.
“PUG tidak hanya menjamin perempuan dan laki-laki memiliki akses yang sama, tetapi juga memberikan kontrol terhadap manfaat pembangunan. Kita perlu memastikan bahwa kebijakan yang dirancang benar-benar responsif gender,” ujarnya.
Rapat ini membahas evaluasi program PUG tahun 2024, termasuk tantangan yang dihadapi seperti kurangnya pemahaman PUG di tingkat OPD. Selain itu, peserta juga menyusun rencana kerja tahun 2025 yang mencakup: Integrasi PUG dalam sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan perlindungan sosial, Pelatihan bagi OPD untuk merancang program yang responsif gender, Peningkatan kolaborasi lintas OPD untuk mendukung percepatan implementasi PUG.
Fokus utama adalah memperkuat kapasitas OPD dalam menyusun kebijakan dan program yang mampu mengatasi kesenjangan gender di berbagai sektor.
Rapat Pokja PUG ini menegaskan komitmen Kabupaten Banggai Kepulauan untuk mewujudkan pembangunan yang berkeadilan dan inklusif. Dengan sinergi lintas sektor, harapannya implementasi PUG dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat, sekaligus menjadi langkah signifikan dalam mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup perempuan di wilayah tersebut.
[End]
Penulis: Satrio Amrullah | Editor: Satrio Amrullah
