Yayasan Sikola Mombine dengan dukungan The Asia Foundation menyelenggarakan Workshop Penyusunan Rencana Kerja Perhutanan Sosial (RKPS) untuk tiga Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) di Hotel Sutan Raja Palu, 22-23 Juni 2023. Ketiga LPHD ini berasal dari tiga kabupaten yakni; LPHD Ovo Gayapon asal desa Rano, Kecamatan Balaesang Tanjung, Kabupaten Donggala; LPHD Mesale asal Desa Malitu, Kabupaten Poso; dan LPHD Sansarino asal kecamatan Ampana Kota, kabupaten Tojo Una-una.
Ketiga LPHD diatas merupakan LPHD yang selama lebih dari setahun ini telah di dampingi Sikola Mombine. Ketiga LPHD tersebut juga saat ini telah mendapatkan izin pengelolaan hutan desa dengan total luas mencapai 3.895 ha.
Selain menghadirkan tiga LPHD, kegiatan ini melibatkan Kelompok Pengelola Hutan (KPH) dari tiga kabupaten yaitu, KPH Dolago Tanggunung Kab. Donggala, KPH Sintuwu Maroso Kab. Poso dan Sivia Patuju dari Kab. Tojo Una-Una. Selain itu, Pokja Percepatan PS Sulteng, Dinas Kehutanan Sulteng dan BPSKL Wilayah Sulawesi turut hadir memberikan pengarahan dari dokumen RKPS yang disusun bersama.
Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa dokumen RKPS yang disusun sesuai dengan aturan Permen LHK Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa dokumen RKPS ini sangat penting sebagai panduan dalam pengelolaan hutan desa pasca izin dikeluarkan oleh KLHK selama 30 tahun.
Selain itu workshop ini juga bermaksud untuk memastikan bahwa dokumen RKPS ini disusun secara partisipatif oleh LPHD dengan menampung seluruh aspirasi dari anggota LPHD dan KUPS serta masyarakat yang tinggal di wilayah hutan di masing-masing desa, sehingga setiap LPHD mampu memahami bagaimana cara menguatkan tata kelola hutan dengan baik melalui hutan desa yang sudah diterbitkan izinnya oleh KLHK.
Program PSPGM ini dilaksanakan untuk memastikan bahwa keterlibatan perempuan dan generasi muda dalam pengelolaan Perhutanan Sosial benar-benar diperhatikan mengingat perempuan dan generasi muda menjadi kelompok yang sangat penting dalam pengelolaan hutan yang berkelanjutan.
Menurut Fira, Program Manajer PSPGM Sikola Mombine, penyusunan dokumen RKPS ini diharapkan tidak hanya disusun sebagai pelengkap dokumen saja, melainkan betul-betul menjadi panduan untuk melaksanakan pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Ini juga akan berdampak pada peningkatan status kriteria Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) yang telah di Bina oleh Sikola Mombine. Keempat kriteria itu berupa blue, silver, gold, dan platinum sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Bina Usaha Perhutanan Sosial dan Hutan Adat (BUPSHA) KLHK RI.
Bapak Anton Waskita dari BPSKL Wilayah Sulawesi menyampaikan pada pertemuan ini bahwa penyusunan RKPS ini dapat berkontribusi pada assasment nilai ekonomi komunitas hasil hutan, sehingga penting untuk melakukan pemetaan potensi hasil hutan dimana masyarakat yang menjadi sumber pengetahuan.
Bapak Edy Wicaksono dari Pokja Percepatan PS turut menyampaikan bahwa ketiga LPHD ini benar-benar di dampingi oleh Sikola Mombine secara serius mulai dari Proses pengusulan izin, pemetaan potensi desa, dan pembuatan zonasi yang partisipatif dimana semua tahapannya melibatkan perempuan dan generasi muda. Peran Sikola Mombine sangat membantu kerja-kerja Pokja Percepatan PS di Sulawesi Tengah.
“Target kami adalah 13 KUPS yang telah terbentuk bisa mendapatkan kriteria Silver, hal tersebut bisa dicapai jika masing-masing LPHD memiliki Rencana Kerja Hutan Desa (RKPS), Rencana Kerja Usaha (RKU), dan Rencana Kerja Tahunan (RKT). Paling tidak 7 dari 13 KUPS tersebut selanjutnya bisa mendapatkan kriteria Gold karena telah konsisten berproduksi, dipasarkan hingga tingkat nasional dan internasional, dan menghasilkan profit bagi anggota KUPS.”
Tutup Fira
[End]
Penulis: Satrio Amrullah | Editor: Satrio Amrullah
