Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Yayasan Sikola Mombine menilai masih banyak masalah dalam penanganan setelah setahun gempa disertai likuifaksi di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah.
“pasca penanganan satu tahun bencana di Kabupaten Sigi, berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah sejak masa penanganan darurat bencana, masa transisi dan hingga masa rehabilitasi dan rekonstruksi. Namun dalam penanganan selama satu tahun pasca bencana, masih terdapat banyak persoalan yang timbul dimasyarakat dikarenakan proses penanganannya yang bersifat top-down, kurang melibatkan partisipasi masyarakat dan kelompok rentan, akses informasi yang tidak meluas dan menjangkau terhadap para penyintas,” kata Eka Putri Delianti, pengurus Yayasan Sikola Mombine, di Palu, Minggu (6/10).
Ia menguraikan masalah penanganan pascabencana yang “top-down” yang sering terjadi, seperti pembangunan huntara yang tidak ramah perempuan, anak dan kelompok rentan lainnya, persoalan listrik dan air, persoalan dana santunan korban jiwa, jaminan hidup, dana stimulan, masalah terkait kekerasan seksual yang dialami oleh perempuan dan anak, terlebih lagi masalah pemulihan ekonomi.
Yayasan Sikola Mombine atas dukungan Kemitraan untuk tata kelolah pemerintahan yang baik, berinisiatif untuk melakukan penyatuan langkah lewat diskusi bersama pemerintah Kabupaten Sigi, guna membahas persoalan-persoalan yang ada pasca satu tahun bencana.
“Dalam kegiatan ini, Yayasan Sikola Mombine mengikutsertakan perempuan ‘vocal point’ yang ada di desa Beka dan desa Lolu, guna menyelesaikan persoalan yang terjadi di huntara tempat tinggal mereka. Melalui diskusi bersama pemerintah Kabupaten Sigi ini, terjalin kerjasama antarpemerintah dan Yayasan Sikola Mombine untuk sama-sama saling mendukung melalui program yang akan dilakukan kedepannya,” katanya.
Yayasan Sikola Mombine dan Pemerintah Kabupaten Sigi yang terdiri atas Dinas Sosial, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Pekerjaan Umum, BAPPEDA, BPBD, Camat Marawola dan Camat Sigi Biromaru telah duduk bersama diskusi pada Jumat (4/10).
“Melalui Kegiatan ini, tim Yayasan Sikola Mombine berkesempatan menjelaskan kembali program yang sudah dilakukan untuk pemulihan ekonomi yang menyentuh Huntara Beka dan Lolu di Kabupaten Sigi. Yayasan Sikola Mombine melakukan aktivitas ekonomi bagi perempuan berbasis keluarga di bidang pertanian, perikanan dan ‘small enterprise’,” ujarnya.
Dalam diskusi tersebut, perempuan penyintas yang tinggal di huntara Desa Lolu menuntut hak mereka yang belum terpenuhi selama satu tahun bencana mengenai jadup dan dana stimulan.
“Mereka merasa ada oknum yang sengaja memperlambat hak mereka yang berada di huntara, namun staf BAPPEDA Sigi menuturkan sumber dana hanya satu dari pusat. Tanpa bantuan NGO yang berdatangan, pemerintah pasti kewalahan karena yang ditangani bukan hanay satu desa tapi satu Kabupaten Sigi. Namun jawaban dari staf BAPPEDA tersebut menjadi pemicu sebagian peserta yang hadir. Pasalnya mereka yang tinggal dihuntara seperti tidak dipedulikan dalam hal seperti ini,” sebutnya.
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sigi mengapresiasi Yayasan Sikola Mombine memfasilitasi pertemuan untuk menyamakan persepsi. Dinas Perindustrian Sigi menjanjikan untuk mengikutsertakan perempuan (ibu-ibu) “vocal point” dalam pelatihan peningkatan kapasitas yang akan dilaksanakan nantinya.
BAPPEDA Sigi menawarkan untuk dilakukannya pelatihan khusus tentang pertanian hidroponik dan pekarangan. Hal ini dilakukan berhubung salah satu wilayah intervensi tim Yayasan Sikola Mombine yakni di Desa Lolu menggunakan pertanian hidroponik, sehingga Pemerintah Kabupaten Sigi berkomitmen untuk menyiapkan fasilitator dalam kegiatan tersebut.
