Indonesia Corruption Watch (ICW) bersama Sikola Mombine baru saja menyelesaikan penyelenggaraan Sekolah Antikorupsi (SAKTI) perempuan di Kota Palu. SAKTI yang diselenggarakan pada 13-19 Desember 2022 tersebut diikuti 15 peserta berusia 20-33 tahun.
SAKTI adalah kegiatan belajar antikorupsi yang ICW selenggarakan sejak 2013 sebagai strategi memperluas dan memperkuat agen dan gerakan antikorupsi. Target utama dari SAKTI adalah kelompok muda. Namun berbeda dari SAKTI sebelumnya, SAKTI Palu menargetkan perempuan yang aktif di komunitas lintas isu sebagai peserta. Target peserta perempuan dipilih karena kami menilai penting membahas persoalan korupsi dan upaya pemberantasannya dari perspektif perempuan. Meski korupsi merupakan kejahatan yang tidak mengenal jenis kelamin, baik terkait pelaku dan korban, perempuan lebih terdampak korupsi. Korupsi juga dinilai telah memperparah ketimpangan gender di berbagai aspek, seperti politik dan ekonomi. Di sisi lain, perempuan sebagai penggerak komunitas di masyarakat dapat berperan strategis dalam mencegah dan melawan korupsi.
Peserta SAKTI perempuan berasal dari beragam latar belakang, diantaranya yaitu mahasiswa yang aktif di komunitas kampus, penggerak literasi, guru, paralegal, jurnalis, komunitas penyandang disabilitas, hingga pengurus partai politik. Hal ini membuat proses diskusi kaya akan perspektif. Peserta juga semakin mengenali peran strategisnya dalam melawan korupsi. Korupsi yang sudah menjalar ke berbagai sektor kehidupan tidak akan hilang hanya dengan mengandalkan penindakan aparat penegakan hukum, tetapi juga pencegahan dan perlawanan dari publik.
Selama tujuh hari, peserta belajar mengenai pengantar antikorupsi dan ketimpangan gender, Pengadaan Barang/ Jasa (PBJ), anggaran publik, hingga strategi kampanye dan advokasi. Tidak hanya diskusi interaktif dan menyimak pemaparan narasumber, peserta juga berlatih menganalisis kasus sederhana mengenai korupsi pengadaan, mengakses informasi pengadaan menggunakan platform yang dikembangkan ICW opentender.net, dan berdiskusi langsung dengan warga serta pemerintah daerah dalam kunjungan lapangan. Peserta juga berdiskusi dengan Ombudsman perwakilan Sulawesi Tengah sebagai suatu Lembaga yang dinilai strategis karena berwenang mengawasi pelayanan publik serta menerima aduan warga terkait maladministrasi pelayanan publik.
Dalam kegiatan kunjungan lapangan, peserta mengunjungi 3 lokasi PBJ pasca bencana di Kota Palu, yaitu Jembatan Ponulele, Hunian Tetap (huntap) Tondo, dan Huntap Balaroa. Peserta diajak untuk mengamati proses ataupun hasil PBJ dan mengidentifikasi persoalan yang masih muncul atau dirasakan warga. Persoalan yang banyak diutarakan warga di huntap yaitu terkait ketersediaan air bersih, minimnya program pemerintah mengenai pemberdayaan ekonomi warga, hingga sekolah anak yang masih berupa sekolah sementara. Ketiga persoalan tersebut pada dasarnya merupakan kebutuhan dasar yang perlu menjadi fokus pemerintah ke depan.
Setelah mengikuti SAKTI, peserta bersama ICW dan Sikola Mombine berkomitmen melakukan aksi bersama dalam rangka monitoring program pemerintah pasca bencana. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari langkah pembelajaran lanjutan dengan tujuan mengimplementasikan pengetahuan dan skill yang diperoleh dari proses SAKTI serta mendorong pemerintahan dan pembangunan, khususnya terkait dengan penanganan bencana, yang lebih transparan, partisipatif, dan akuntabel pada publik.
Dari kegiatan ini diharapkan lahir generasi muda yang lebih sadar akan perannya untuk turut dalam melawan korupsi dan mendorong pemerintahan yang menerapkan prinsip good governance.
