Donggala (ANTARA) – Pemerintah Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah (Sulteng), mendukung pembentukan forum multi pihak sebagai instrumen kolaborasi strategis dalam mewujudkan pencapaian RPJMD dan visi misi pembangunan daerah tersebut.
Bupati Donggala Vera Elena Laruni mengatakan pentingnya forum multi pihak yang membantu kerja-kerja pemerintah daerah dalam memberikan manfaat nyata kepada masyarakat.
“Tentunya inisiatif pembentukan Forum Multi Pihak di Kabupaten Donggala ini ke depan bisa mensinergikan kemitraan antara pemerintah daerah dan OMS (Organisasi Masyarakat Sipil) maupun NGO,” kata Vera saat ditemui awak media di Banawa, Jumat.
Ia mengemukakan agar organisasi masyarakat sipil dapat segera berkoordinasi dengan Bappeda Donggala, sehingga ke depan OMS yang memiliki sumber pendanaan mandiri dapat turut membantu pemerintah daerah dalam melaksanakan program-program yang sejalan dengan agenda pembangunan daerah.
“Harapannya Forum Multi Pihak di Kabupaten Donggala ini bisa menjadi wadah kolaborasi strategis yang memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan OMS. Dengan dukungan lintas aktor, forum ini tidak hanya mempercepat pencapaian target pembangunan, tetapi juga membuka peluang pendanaan baru serta memperkuat legitimasi peran Organisasi Masyarakat Sipil di daerah tersebut,” ucapnya.
Sementara itu Direktur Eksekutif Yayasan Sikola Mombine Nur Safitri Lasibani menyebutkan Forum Multi Pihak tersebut dirancang sebagai ruang sinergi lintas aktor yang melibatkan pemerintah daerah, OMS, akademisi, komunitas, dan media, dengan Bappeda Donggala sebagai leading sector.
“Jadi kehadiran forum ini diharapkan mampu mengintegrasikan berbagai inisiatif OMS yang selama ini berjalan secara parsial agar saling menguatkan dan berdampak lebih luas terhadap pembangunan daerah,” sebut Nur.
Menurut dia, selama ini isu yang dikerjakan OMS masih bersifat crosscutting dan sejalan dengan program pemerintah Kabupaten Donggala.
“Forum ini diyakini dapat mendukung percepatan pembangunan yang tengah diinisiasi Pemerintah Kabupaten Donggala serta bisa mempermudah OMS dalam melakukan advokasi kebijakan serta membuka akses terhadap data pemerintah, baik di tingkat komunitas maupun Organisasi Perangkat Daerah (OPD),” kata dia.
Nur menjelaskan pembentukan Forum Multi Pihak tidak akan membebani APBD, mengingat OMS yang terlibat memiliki sumber pendanaan mandiri.
“Tentunya di tengah kebijakan efisiensi anggaran daerah, Forum Multi Pihak ini justru menjadi bentuk dukungan OMS melalui program-program yang telah dan sedang dijalankan. Kami juga melihat kepemimpinan Ibu Bupati sebagai perempuan semakin melegitimasi citra pemimpin yang partisipatif, membuka ruang kolaborasi, serta mendorong program-program pembangunan yang lebih inklusif,” ujarnya.
Senada dengan itu perwakilan WALHI Sulawesi Tengah Stevandi mengatakan bahwa forum tersebut dapat menjadi jalur advokasi baru yang melengkapi mekanisme advokasi yang telah berjalan.
“Melalui kolaborasi ini harapannya advokasi kepada pemerintah daerah dapat dilakukan secara lebih efektif dan maksimal, termasuk menjadi entry point untuk mengakses sumber-sumber pendanaan baru. Hal ini mengingat banyak lembaga donor mensyaratkan adanya dukungan pemerintah daerah serta kolaborasi multi pihak,” tutur Stevandi.
Diketahui komunitas yang tergabung dalam Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) seperti Yayasan Sikola Mombine, WALHI Sulawesi Tengah, SHEEP Indonesia, Evergreen Indonesia, dan IMUNITAS.
Sumber: Antara Sulteng
