Palu, 16 Juni 2025 — Dalam upaya memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah dan masyarakat sipil, Pemerintah Kabupaten Poso melalui Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPELITBANGDA) menyelenggarakan kegiatan Konsolidasi Program bersama 15 organisasi non-pemerintah (NGO), termasuk Yayasan Sikola Mombine dan komunitas yang aktif bekerja di wilayah Kabupaten Poso. Pertemuan strategis ini dilaksanakan di Kantor Karsa Institute, Kota Palu.
Kegiatan ini menjadi ruang temu lintas aktor untuk menyatukan arah kerja, menghindari tumpang tindih program, serta mendorong pembangunan yang lebih terstruktur, partisipatif, dan berkelanjutan. Sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) turut hadir, di antaranya Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pariwisata, BPBD, dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD).
Terdapat dua agenda utama dalam konsolidasi ini: pertama, Konsultasi Roadmap Perhutanan Sosial Kabupaten Poso yang bertujuan menjaring masukan dan memperkuat komitmen kolaborasi lintas sektor; kedua, Pemetaan program dan wilayah kerja NGO yang dikoordinir langsung oleh BAPPELITBANGDA. Hasil pemetaan mencatat bahwa selama tahun 2024–2025, total investasi sosial dari NGO di Kabupaten Poso mencapai lebih dari Rp 14,5 miliar. Dana tersebut diarahkan untuk berbagai isu strategis seperti perhutanan sosial, penanggulangan bencana, GEDSI (Gender Equality, Disability, and Social Inclusion), tata kelola sumber daya alam, serta penguatan komunitas lokal pascakonflik.
Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Poso dalam sambutannya menekankan pentingnya sinergi antarpihak dalam proses pembangunan.
“Kolaborasi ini bukan sekadar membagi peran, tetapi menyatukan energi untuk perubahan yang lebih besar. Pemerintah tidak bisa berjalan sendiri. Kami melihat NGO sebagai mitra strategis dalam menjangkau masyarakat, membangun kepercayaan, dan mendorong transformasi di akar rumput,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa forum konsolidasi ini akan menjadi agenda rutin Pemerintah Kabupaten Poso, sebagai upaya untuk menjaga keterhubungan program pemerintah daerah dengan dukungan eksternal dari para mitra pembangunan.
Dalam sesi diskusi, perwakilan NGO turut menyampaikan capaian, tantangan, serta potensi kerja sama ke depan. Salah satu perhatian yang mengemuka adalah pentingnya memperkuat dukungan bagi masyarakat adat, perempuan, dan kelompok rentan dalam pelaksanaan program perhutanan sosial dan pembangunan desa.
Forum ini disambut positif oleh seluruh peserta sebagai langkah awal dari babak baru kerja kolaboratif di Kabupaten Poso. Diharapkan, forum ini menjadi wadah terbuka untuk memperkuat koordinasi, membangun sinergi, dan merancang pembangunan lokal yang berkeadilan, partisipatif, serta bertumpu pada kekuatan komunitas.
[End]
Penulis: Satrio Amrullah | Editor: Satrio Amrullah
