Palu, 16 Juni 2025 — Dalam semangat memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan masyarakat sipil, Pemerintah Kabupaten Poso melalui BAPPELITBANGDA menggelar Konsolidasi Program bersama 15 NGO dan komunitas yang bekerja di wilayah Kabupaten Poso. Kegiatan yang dilaksanakan di Kantor Karsa Institute, Kota Palu, ini menjadi langkah strategis untuk menyatukan arah kerja dan mendorong kolaborasi pembangunan yang lebih terstruktur, inklusif, dan berkelanjutan.
Konsolidasi ini juga dihadiri oleh sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) strategis seperti Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pariwisata, BPBD, dan Dinas PMD. Dalam forum ini, dua agenda utama dibahas:
- Konsultasi Roadmap Perhutanan Sosial (PS) Kabupaten Poso, untuk menjaring masukan dan komitmen kolaborasi dari NGO dan komunitas.
- Pemetaan program dan wilayah kerja NGO di Kabupaten Poso, yang dikoordinir langsung oleh BAPPELITBANGDA.
Dari hasil pemetaan, tercatat total nilai investasi sosial dari NGO untuk Kabupaten Poso selama tahun 2024–2025 mencapai lebih dari Rp 14, 524.600.000 dengan fokus kerja pada isu-isu seperti perhutanan sosial, kebencanaan, GEDSI, tata kelola SDA, serta penguatan komunitas lokal pascakonflik. Sebaran wilayah intervensi mencakup berbagai desa dan kecamatan prioritas.
Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Poso, dalam sambutannya, menyampaikan bahwa sinergi antara pemerintah dan NGO merupakan kunci keberhasilan pembangunan di tingkat lokal.
“Kolaborasi ini bukan sekadar membagi peran, tetapi menyatukan energi untuk perubahan yang lebih besar. Pemerintah tidak bisa berjalan sendiri. Kami melihat NGO sebagai mitra strategis dalam menjangkau masyarakat, membangun kepercayaan, dan mendorong transformasi di akar rumput,” ungkapnya.
Ia juga menambahkan bahwa konsolidasi ini akan menjadi agenda rutin pemerintah daerah untuk memastikan keterhubungan antara program pemerintah dan dukungan eksternal dari mitra pembangunan.
Sementara itu, perwakilan NGO turut memaparkan capaian, tantangan, serta potensi kerja sama ke depan. Salah satu perhatian bersama adalah perlunya peningkatan dukungan terhadap kelompok masyarakat adat, perempuan, dan kelompok rentan lainnya dalam program perhutanan sosial dan pembangunan desa.
Kegiatan ini menandai dimulainya babak baru kerja kolaboratif antara Pemkab Poso dan masyarakat sipil. Seluruh peserta menyambut baik forum ini sebagai ruang terbuka untuk koordinasi, pembelajaran bersama, dan perencanaan lintas sektor demi memperkuat pembangunan yang berkeadilan dan berakar pada kekuatan lokal. []
