Palu, 17 April 2025 – Suasana hangat penuh partisipasi mewarnai kegiatan reses Anggota DPRD Kota Palu, Mutmainah Korona, S.E., yang berlangsung pada Rabu malam (16/4) di Jalan Marakuli No. 14, Kecamatan Tawaeli. Sekitar 200 warga hadir menyampaikan berbagai persoalan yang mereka alami, mulai dari isu sosial, pendidikan, hingga pertanian.
Dalam kegiatan reses ini, Mutmainah Korona turut didampingi oleh dua peserta Sekolah Parlemen Muda (SPM). SPM ini merupakan program inisiatif Direktur Yayasan Sikola Mombine yang memberikan kesempatan kepada anak muda belajar kerja-kerja parlemen langsung kepada anggota legislatif DPDR Kota Palu.
Dalam forum yang berlangsung hingga larut malam tersebut, masyarakat mengangkat sejumlah persoalan krusial seperti tingginya retribusi sampah, kurangnya pemberdayaan remaja, minimnya sosialisasi pendidikan seks dan pernikahan dini, kebutuhan infrastruktur seperti polisi tidur dan bendungan untuk lahan sawah, serta permintaan kegiatan pelatihan keterampilan.
Salah satu warga, Ibu Yuliana (43), mengeluhkan sistem pembayaran retribusi sampah sebesar Rp10.000 per bulan yang dinilai menyulitkan warga.
“Jarak dari rumah ke kantor kelurahan cukup jauh. Ongkos ojek bisa sama dengan bayar sampahnya. Kenapa tidak dijemput saja ke rumah-rumah?” ungkapnya.
Menanggapi hal tersebut, Mutmainah menyatakan bahwa mekanisme retribusi memang sedang dikaji ulang agar lebih memudahkan masyarakat.
“Soal nominal, masih mengacu pada Perda, tapi mekanismenya bisa kita evaluasi. Kita dorong agar sistem penjemputan bisa segera diterapkan,” jelasnya.
Warga juga menyuarakan keprihatinan terhadap menurunnya aktivitas Remaja Masjid serta kebiasaan anak-anak yang terlalu bergantung pada gadget. Mereka meminta adanya pelatihan seperti MC, lomba kreatif, dan penyediaan loker untuk menyimpan ponsel saat sekolah.
Selain itu, seorang tokoh masyarakat, Bapak Rizal (56), menyoroti maraknya pernikahan dini dan minimnya pemahaman keagamaan pasangan muda.
“Ada yang menikah muda, tapi belum tahu soal mandi wajib. Ini bukan sekadar soal agama, tapi juga soal kesehatan dan masa depan mereka,” ujarnya.
Ia juga mendorong diberlakukannya jam malam untuk anak-anak.
Menanggapi hal ini, Mutmainah menyampaikan bahwa program sosialisasi pendidikan seks dan penguatan peran keluarga sudah mulai digulirkan di beberapa kelurahan.
“Kita akan perluas cakupannya, dengan melibatkan lembaga seperti Sikola Mombine, serta NGO yang fokus pada isu anak dan keluarga,” katanya.
Aspirasi lain datang dari kelompok petani yang menginginkan adanya bendungan untuk mendukung produktivitas sawah. Namun, karena kebutuhan anggaran yang cukup besar, Mutmainah menyatakan akan mendorong pengajuan proposal ini ke Pemerintah Provinsi.
Warga juga mendesak pemasangan polisi tidur di sejumlah titik rawan kecelakaan.
“Baru dua minggu, sudah dua kali ada kecelakaan di depan rumah. Kami butuh polisi tidur secepatnya,” kata Pak Amir, warga setempat.
Sebagai tindak lanjut dari aspirasi yang disampaikan warga, Mutmainah berkomitmen memperkuat kolaborasi lintas sektor.
“Kita tidak bisa bekerja sendiri. Aspirasi pemberdayaan akan kita tindak lanjuti bersama NGO dan OPD terkait. Dan untuk isu lingkungan, dalam waktu dekat kita mulai gerakan penanaman pohon,” ucapnya disambut tepuk tangan warga.
Kegiatan reses ini tidak hanya menjadi wadah penyampaian aspirasi, tetapi juga ruang edukasi publik mengenai mekanisme kerja legislatif dan pentingnya peran serta masyarakat dalam pembangunan daerah.
[End]
Penulis: Satrio Amrullah | Editor: Satrio Amrullah
