Sekretaris Daerah Kota Palu, Irmayanti Pettalolo, menegaskan bahwa pembangunan ekonomi inklusif di Kota Palu harus melibatkan seluruh elemen masyarakat.
Hal itu ia sampaikan saat mewakili Wali Kota Palu dalam sambutannya di acara Diseminasi Riset dan Strategi Ekonomi Inklusif yang digelar oleh Yayasan Sikola Mombine dan Sasakawa Peace Foundation (SPF) di Sriti Convention Hall, Kamis (27/2/2025).
Irmayanti Pettalolo menekankan bahwa ekonomi inklusif bertujuan menciptakan pertumbuhan yang merata dengan memberikan kesempatan yang adil bagi semua lapisan masyarakat.
“Ekonomi inklusif harus mengurangi kesenjangan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Irmayanti Pettalolo.
Irmayanti Pettalolo juga menjelaskan tiga pilar utama dalam membangun ekonomi inklusif, yakni pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan serta pengurangan kemiskinan, serta perluasan akses dan kesempatan bagi semua kelompok, termasuk penyandang disabilitas.
“Pemerintah Kota Palu telah mengambil langkah konkret dengan menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Ini sebagai bentuk komitmen kami dalam membangun kota yang lebih inklusif,” jelas Irmayanti Pettalolo.
Dalam pelaksanaannya, ekonomi inklusif di Kota Palu juga diintegrasikan dengan konsep green economy dan blue economy.
Green economy menekankan pertumbuhan berkelanjutan yang ramah lingkungan, sedangkan blue economy fokus pada pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan.
“Kami ingin memastikan pembangunan ekonomi tidak hanya memberikan manfaat bagi masyarakat saat ini, tetapi juga menjaga keberlanjutan bagi generasi mendatang,” tambah Irmayanti Pettalolo.
Kegiatan diseminasi ini menjadi bagian dari strategi besar Kota Palu dalam mewujudkan ekonomi inklusif.
Yayasan Sikola Mombine dan Sasakawa Peace Foundation sendiri telah mengembangkan konsep Social Solidarity Economy (SSE) sejak 2023 di Kota Palu, dengan pendekatan yang berorientasi pada keadilan sosial dan keberlanjutan.
Sebelumnya, perwakilan SPF, Ayaka Matsuno, menyampaikan kekagumannya terhadap ketahanan masyarakat Palu pascabencana 2018.
Ia menegaskan bahwa SPF berkomitmen mendukung pengembangan ekonomi inklusif di Kota Palu, termasuk melalui program yang menghubungkan usaha sosial dengan penyandang disabilitas.
“Kami ingin memastikan perempuan dan penyandang disabilitas memiliki lingkungan yang mendukung sebagai wirausahawan, sehingga mereka bisa berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Palu,” kata Matsuno.
Pemerintah Kota Palu berharap hasil riset yang dipaparkan dalam forum ini dapat menjadi acuan bagi perumusan kebijakan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan di masa depan.
Sumber: Tribun Palu
