PALU, MERCUSUAR – Yayasan Sikola Mombine bersama Pemerintah Kabupaten Donggala melaksanakan workshop multipihak untuk mendorong penerapan skema alokasi anggaran berbasis ekologis dalam memperkuat pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup di Kabupaten Donggala, Kamis (31/10/2024), di Sriti Convention Hall, Palu.
Yayasan Sikola Mobine bersama Pemerintah Kabupaten Donggala saat ini sedang mendorong dan mempromosikan skema ecological fiscal transfer (EFT), yakni Transfer Anggaran Kabupaten berbasis Ekologis (TAKE) di Kabupaten Donggala, melalui dukungan The Asia Foundation, untuk perbaikan dan perlindungan sumber daya alam di Kabupaten Donggala. Workshop tersebut menindaklanjuti advokasi TAKE di Kabupaten Donggala.
Direktur Pendidikan dan Pemberdayaan Sikola Mombine, Wulan Trisya Lembonunu, mewakili Direktur Eksekutif Sikola Mombine, dalam sambutannya mengucapkan banyak terima kasih kepada Pemkab Donggala sebagai leading sector yang sejak awal menjadi tim dalam penyelenggaran program bersama ini.
Wulan menjelaskan, terkait program TAKE sendiri, untuk Kabupaten Donggala ini adalah awal baru kami mencoba untuk membangun kerja sama. Sebelumnya, Yayasan Sikola Mombine telah menyelenggarakan program TAKE di Kota Palu dan di Kabupaten Tolitoli.
“Kami mencoba menawarkan dengan Pemkab Donggala di awal tahun 2024. Alhamdulilah mendapat respon luar biasa, di mana sudah terbentuk tim POKJA dan sudah mendiskusikan poin-poin penting, sehingga kita bisa menuju sampai pada tahap workshop ini,” ujarnya.
Lanjut Wulan, di level provinsi, pihaknya mengadvokasi TAPE. Melalui skema TAPE, yakni transfer anggaran berbasis ekologi di level provinsi, pihaknya berharap kabupaten-kabupaten juga bisa mendapatkan dukungan dan mendapatkan apresiasi melalui skema ini di Sulteng.
“Harapan kami, kolaborasi-kolaborasi yang dibangun bersama dengan pemerintah daerah ini, adalah sebagai langkah tindak lanjut dan langkah penerapan keberlanjutan lingkungan hidup di Kabupaten Donggala. Harapannya, selanjutnya kita akan terus bersinergi, bekerja sama untuk membangun Kabupaten Donggala,” harapnya.
Sementara itu, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemkab Donggala, Muhammad Yusuf Lamakampali, dalam sambutannya berharap, melalui workshop ini, dapat terbangun persepsi bersama terkait apa yang akan dilakukan kepada pemerintahan desa, serta perangkat desa yang sering terhubung dengan masyarakat dan lingkungan, sehingga tujuan program bersama ini, akan menjadi salah satu dasar perhitungan pembangunan desa di Kabupaten Donggala pada tahun 2025 mendatang.
Lanjut Yusuf, saat ini kerusakan keanekaragaman hayati menjadi isu yang menarik. Ini tampak dari perubahan iklim yang berlangsung akibat pembangunan global yang tidak terkendali dan eksploitatif. Maka dari itu kata dia, dengan sistem TAKE, menjadi upaya menerapkan komitmen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Donggala.
“Saat ini telah terbentuk kelompok kerja pembahas TAKE yang terdiri dari beberapa stakeholder dan masyarakat sipil di Kabupaten Donggala, yang bertugas menyusun dan membahas konsep penerapan TAKE melalui Kebijakan Alokasi Dana Desa pada tahun 2025. Untuk itu workshop ini menjadi penting dalam upaya membahas hal tersebut,” jelasnya. Workshop ini diikuti oleh puluhan peserta, meliputi unsur OPD di lingkup Pemkab Donggala, serta pemerintah kecamatan se Kabupaten Donggala.
Sumber: Mercusuar
