Palu, 25 November – Pemerintah Kota Palu menyatakan komitmen untuk memperkuat layanan, aksesibilitas, dan perlindungan hak penyandang disabilitas dalam pertemuan audiensi bersama Forum Disabilitas Madambarara, Senin (25/11). Pertemuan berlangsung di Kantor Wali Kota Palu dan menjadi ruang dialog antara pemerintah dan komunitas penyandang disabilitas mengenai kondisi aktual dan kebutuhan layanan inklusif di kota ini.
Forum Madambarara yang hadir sebagai perwakilan komunitas menyampaikan sejumlah isu strategis, mulai dari tata kelola koordinasi, aksesibilitas fasilitas umum, hingga layanan kesehatan dan pendidikan. Dalam pertemuan tersebut, Wali Kota Palu merespons langsung berbagai masukan dan menyampaikan sejumlah komitmen untuk ditindaklanjuti melalui dinas-dinas teknis.
Salah satu keputusan penting dari audiensi ini adalah komitmen Pemerintah Kota Palu untuk memfasilitasi pemutakhiran data penyandang disabilitas secara terpadu. Selama ini, data disabilitas yang tersebar di berbagai dinas dinilai belum seragam, sehingga menyulitkan proses perencanaan program berbasis bukti. Pemutakhiran data akan dilakukan melalui kerja sama resmi dengan Forum Madambarara sebagai organisasi yang selama ini banyak bekerja di tingkat komunitas.
Wali Kota juga menginstruksikan Dinas Pekerjaan Umum untuk mulai merancang fasilitas transportasi kota yang lebih ramah disabilitas. Halte bus akan disesuaikan standar aksesibilitasnya, sementara Bus Kota Palu direncanakan digratiskan bagi warga penyandang disabilitas. Langkah ini dinilai penting untuk memperluas mobilitas penyandang disabilitas di ruang publik.
Dalam sektor tata ruang, pemerintah memastikan bahwa seluruh taman kota nantinya harus memiliki akses yang memadai bagi penyandang disabilitas. Wali Kota menekankan bahwa proses pembangunan fasilitas publik tidak hanya soal infrastruktur ramah disabilitas, tetapi juga memastikan kelompok disabilitas terlibat dalam tahap perencanaan. Hal ini sejalan dengan rekomendasi Forum Madambarara agar pemerintah menerapkan prinsip kota inklusif secara konsisten.
Pemerintah Kota Palu juga menyampaikan komitmen untuk memperkuat layanan kesehatan di rumah sakit dan puskesmas. Selain memastikan fasilitas fisik lebih mudah diakses, pemerintah menilai pentingnya meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan dalam memahami etika interaksi dengan penyandang disabilitas. Selama ini, jalur landai yang terhalang parkiran motor dan kurangnya layanan pendukung menjadi keluhan utama yang disampaikan forum.
Pendidikan inklusif turut menjadi agenda besar dalam pertemuan tersebut. Wali Kota meminta Dinas Pendidikan menindaklanjuti laporan penolakan siswa disabilitas di sekolah umum serta memperkuat regulasi agar tidak ada lagi diskriminasi dalam layanan pendidikan. Pemerintah juga menyoroti pentingnya ketersediaan guru pendamping khusus serta sarana pembelajaran yang ramah disabilitas.
Selain itu, pemerintah berencana memperkuat pemberdayaan ekonomi penyandang disabilitas melalui dukungan dari Inkubator Bisnis (INBIS). Program ini diharapkan tidak hanya memberikan bantuan modal, tetapi juga menyediakan pendampingan berkelanjutan agar usaha yang dijalankan penyandang disabilitas dapat berkembang. Usulan penyediaan rak konsinyasi produk di hotel dan ruang publik turut menjadi bagian dari diskusi.
Wali Kota menegaskan bahwa seluruh masukan dan rekomendasi yang disampaikan Forum Madambarara akan dimuat dalam Rencana Aksi Daerah (RAD) Kota Palu sebagai dokumen perencanaan resmi. Pemerintah ingin memastikan bahwa agenda inklusivitas tidak berhenti sebagai komitmen moral, tetapi terintegrasi dalam kebijakan pembangunan.
Forum Madambarara menyambut baik komitmen tersebut dan berharap tindak lanjutnya dapat berjalan konsisten melalui koordinasi lintas sektor. Mereka menilai pertemuan ini sebagai langkah penting memperkuat kerja sama antara pemerintah, komunitas, dan organisasi penyandang disabilitas untuk mewujudkan Kota Palu sebagai kota yang aman, ramah, dan inklusif bagi semua warganya.
[End]
Penulis: Satrio Amrullah | Editor: Satrio Amrullah
