PALU — Pemerintah Kota Palu bersama Yayasan Sikola Mombine (YSM) dan NLR Indonesia mendorong penguatan akses penyandang disabilitas terhadap pekerjaan, pelatihan, usaha, dan layanan perlindungan sosial. Upaya tersebut dibahas dalam Pertemuan Koordinasi dan Penguatan Akses Perlindungan Sosial serta Penghidupan Inklusif bagi Penyandang Disabilitas di Auditorium Kantor Wali Kota Palu, Selasa (15/9/2026).
Pertemuan tersebut mempertemukan pemerintah daerah, dunia usaha, Unit Layanan Disabilitas (ULD), organisasi penyandang disabilitas, perguruan tinggi, pendamping, serta penyandang disabilitas. Forum ini dirancang untuk memperkuat koordinasi sekaligus memetakan layanan dan peluang yang dapat diakses penyandang disabilitas, mulai dari bantuan sosial, pelatihan vokasi, UMKM hingga kesempatan kerja.
Salah satu pembahasan yang mengemuka adalah masih adanya jarak antara kebutuhan dunia usaha dan keterampilan yang dimiliki calon pekerja penyandang disabilitas. Karena itu, akses kerja tidak cukup hanya dengan membuka lowongan, tetapi perlu didukung asesmen, pelatihan, akomodasi yang layak, serta penempatan sesuai kemampuan.
Staf Ahli Pemerintah Kota Palu, Fahri, mengatakan kolaborasi antara pemerintah, perusahaan, organisasi masyarakat dan penyandang disabilitas perlu diperkuat untuk menjawab persoalan tersebut. Ia juga mengakui masih terdapat fasilitas pelayanan publik yang belum sepenuhnya ramah bagi penyandang disabilitas.
Dalam forum tersebut, ULD Bidang Ketenagakerjaan Disnaker Provinsi Sulawesi Tengah menyampaikan hasil pemetaan terhadap perusahaan di Kota Palu. Sepanjang 2026, ULD telah mengunjungi 230 perusahaan dan menerima kembali instrumen pendataan dari sekitar 215 perusahaan.
Dari pemetaan itu, terdapat 15 perusahaan kecil yang mempekerjakan 23 penyandang disabilitas. Pada kategori perusahaan menengah, lima perusahaan mempekerjakan enam penyandang disabilitas. Sementara dari empat perusahaan besar yang telah mempekerjakan penyandang disabilitas, tercatat 29 pekerja. Secara keseluruhan, terdapat sekitar 58 pekerja penyandang disabilitas pada 24 perusahaan yang teridentifikasi dalam pemetaan tersebut.
Salah satu perusahaan yang membagikan pengalamannya adalah Alfamidi. Perusahaan tersebut menyampaikan bahwa hingga 15 September 2026 telah mempekerjakan 28 penyandang disabilitas dari total sekitar 2.450 pekerja atau 1,14 persen. Rekrutmen dilakukan melalui informasi lowongan, proses seleksi, wawancara, tes teknis, hingga pelatihan sebelum pekerja ditempatkan.
Selain Alfamidi, Baity Syahan Persada juga menceritakan pengalaman merekrut pekerja penyandang disabilitas. Perusahaan tersebut menempatkan pekerja sesuai minat dan keterampilannya, antara lain pada bagian produksi dan pekerjaan digital.
Bagi penyandang disabilitas yang hadir, kesempatan kerja perlu dilihat sebagai pemenuhan hak sekaligus pengakuan terhadap kemampuan mereka. Dalam diskusi, penyandang disabilitas menegaskan bahwa mereka tidak ingin ditempatkan sebagai penerima pekerjaan karena belas kasihan.
“Jangan memberikan pekerjaan hanya karena kasihan,” demikian salah satu penekanan yang muncul dalam diskusi. Penyandang disabilitas perlu diberikan kesempatan yang setara dan ditempatkan berdasarkan kemampuan serta keterampilannya.
Persoalan akses juga tidak berhenti pada dunia kerja. Perwakilan penyandang disabilitas dari perguruan tinggi menyoroti perlunya unit layanan khusus bagi mahasiswa penyandang disabilitas, termasuk dalam proses administrasi dan penyediaan akomodasi yang sesuai. Sementara itu, pemerintah kecamatan dan perangkat daerah menyampaikan kebutuhan untuk memperbaiki aksesibilitas fasilitas pelayanan publik.
Dari sisi pemerintah daerah, penguatan data juga dinilai penting. Data tidak hanya diperlukan untuk mengetahui jumlah penyandang disabilitas, tetapi juga jenis disabilitas, keterampilan, kebutuhan, dan potensi yang dimiliki. Informasi tersebut dapat menjadi dasar untuk mempertemukan penyandang disabilitas dengan pelatihan maupun peluang kerja yang sesuai.
Pertemuan juga membahas keberadaan ULD sebagai penghubung antara pencari kerja dan pemberi kerja. ULD menyediakan informasi mengenai peluang kerja, pelatihan, pemagangan, hingga penempatan tenaga kerja. Disnaker Provinsi Sulawesi Tengah juga tengah mengembangkan platform Siap Kerja yang dapat digunakan pencari kerja, termasuk penyandang disabilitas, untuk mengakses informasi pekerjaan, pelatihan dan pemagangan.
Melalui pertemuan tersebut, para pihak juga membahas perlunya penguatan mekanisme koordinasi dan rujukan layanan. Hal ini sejalan dengan tujuan kegiatan yang tidak hanya berfokus pada bantuan sosial, tetapi juga menghubungkan penyandang disabilitas dengan pelatihan, kewirausahaan, dunia kerja dan layanan penghidupan lainnya.
Yayasan Sikola Mombine melalui Program Building Effective Networks (BEN) dengan dukungan NLR Indonesia menjadi bagian dari upaya mempertemukan sektor sosial, ketenagakerjaan, ekonomi, pemerintah wilayah, organisasi penyandang disabilitas, pendamping dan dunia usaha dalam satu forum koordinasi.
Pertemuan tersebut diarahkan untuk menghasilkan pemetaan layanan, alur akses dan rujukan, serta rencana tindak lanjut dan pembagian peran antarpemangku kepentingan. Dengan demikian, akses penyandang disabilitas diharapkan tidak berhenti pada penerimaan bantuan sosial, tetapi berlanjut pada kesempatan untuk mengembangkan keterampilan, bekerja, berusaha, dan memperoleh penghidupan yang lebih mandiri.
[End]
Penulis: Satrio Amrullah| Editor: Satrio Amrullah
