Pemerintah Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah, secara aktif mendukung inisiatif pembentukan forum multi pihak. Forum ini dirancang sebagai instrumen kolaborasi strategis yang vital dalam mewujudkan pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta visi misi pembangunan daerah.
Bupati Donggala, Vera Elena Laruni, menekankan signifikansi forum multi pihak ini. Vera menyatakan bahwa forum tersebut akan membantu tugas-tugas pemerintah daerah dalam memberikan manfaat nyata kepada masyarakat.
Inisiatif ini diharapkan dapat mensinergikan kemitraan antara pemerintah daerah dengan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) maupun organisasi non-pemerintah (NGO). Tujuannya adalah untuk memperkuat legitimasi peran OMS dan mempercepat target pembangunan di Kabupaten Donggala.
Peran Strategis Forum Multi Pihak dalam Pembangunan Donggala
Bupati Donggala Vera Elena Laruni menegaskan pentingnya forum multi pihak untuk mendukung kinerja pemerintah daerah. Forum ini diharapkan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di Kabupaten Donggala.
Vera Elena Laruni juga mendorong organisasi masyarakat sipil untuk segera berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Donggala. Hal ini penting agar OMS yang memiliki sumber pendanaan mandiri dapat turut serta membantu pemerintah daerah dalam melaksanakan program-program yang sejalan dengan agenda pembangunan.
Pembentukan Forum Multi Pihak di Kabupaten Donggala diharapkan menjadi wadah kolaborasi strategis. Wadah ini akan memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan OMS, membuka peluang pendanaan baru, serta memperkuat legitimasi peran Organisasi Masyarakat Sipil di daerah tersebut.
Sinergi Lintas Aktor dan Pendanaan Mandiri
Direktur Eksekutif Yayasan Sikola Mombine, Nur Safitri Lasibani, menjelaskan bahwa Forum Multi Pihak dirancang sebagai ruang sinergi lintas aktor. Forum ini akan melibatkan pemerintah daerah, OMS, akademisi, komunitas, dan media, dengan Bappeda Donggala sebagai sektor utama.
Kehadiran forum ini diharapkan dapat mengintegrasikan berbagai inisiatif OMS yang selama ini berjalan secara parsial. Integrasi ini bertujuan agar inisiatif tersebut saling menguatkan dan memberikan dampak yang lebih luas terhadap pembangunan daerah.
Nur Safitri Lasibani menambahkan bahwa isu-isu yang dikerjakan oleh OMS selama ini bersifat crosscutting dan sejalan dengan program Pemerintah Kabupaten Donggala. Oleh karena itu, forum ini diyakini dapat mendukung percepatan pembangunan yang sedang diinisiasi.
Pembentukan Forum Multi Pihak ini tidak akan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), mengingat OMS yang terlibat memiliki sumber pendanaan mandiri. Ini menjadi bentuk dukungan OMS melalui program-program yang telah dan sedang dijalankan di tengah kebijakan efisiensi anggaran daerah.
Dukungan Advokasi dan Akses Data untuk OMS
Forum ini juga diharapkan dapat mempermudah OMS dalam melakukan advokasi kebijakan. Selain itu, forum ini akan membuka akses terhadap data pemerintah, baik di tingkat komunitas maupun Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Perwakilan WALHI Sulawesi Tengah, Stevandi, menyatakan bahwa forum tersebut dapat menjadi jalur advokasi baru. Jalur ini akan melengkapi mekanisme advokasi yang telah berjalan selama ini.
Melalui kolaborasi ini, advokasi kepada pemerintah daerah diharapkan dapat dilakukan secara lebih efektif dan maksimal. Forum ini juga dapat menjadi entry point untuk mengakses sumber-sumber pendanaan baru, mengingat banyak lembaga donor mensyaratkan adanya dukungan pemerintah daerah serta kolaborasi multi pihak.
Beberapa komunitas yang tergabung dalam Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) yang disebutkan antara lain Yayasan Sikola Mombine, WALHI Sulawesi Tengah, SHEEP Indonesia, Evergreen Indonesia, dan IMUNITAS.
Sumber: Merdeka.com
